Kebijakan bebas emisi karbon dengan menghentikan produksi kendaraan berbahan bakar fosil di tahun 2035 yang dicanangkan Uni Eropa ternyata juga berlaku di Group of Seven (G7).
Kebijakan tersebut mendapat resistensi dari sebagian besar pabrikan otomotif dunia dan sejumlah negara anggota baik Uni Eropa maupun G7.
Sebagai salah satu negara produsen otomotif terbesar sekaligus berpengaruh dalam perekonomian dunia, pemerintah Jepang melakukan sejumlah ‘tekanan’ negosiasi dalam rapat G7 yang berlangsung di Jerman pekan lalu.
Alih-alih menghentikan secara penuh, pemerintah Jepang mengusulkan agar kebijakan tersebut diperlunak menjadi pengurangan 50% mulai tahun 2030. Selain itu, kendaraan berbahan bakar hidrogen dan hybrid juga menjadi opsi pengganti bahan bakar fosil dalam kebijakan tersebut.
Tekanan serupa juga dilakukan oleh pemerintah Jerman pada rapat dewan parlemen Uni Eropa.
Hal tersebut untuk menghindari dampak serius yang akan menimpa seluruh rantai perekonomian di sektor industri otomotif global.
Saat ini pemerintah Jepang menargetkan pencapaian bebas emisi karbon secara penuh yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2050 mendatang. Hal tersebut didukung oleh pemerintahan daerah di 702 wilayah termasuk Tokyo, Kyoto, dan Yokohama yang mewakili 118 juta penduduk (93,4 % populasi penduduk di Jepang).
Sebuah kebijakan yang bersifat global tak dapat diputuskan hanya berdasarkan hitungan angka di atas kertas semata. Fakta di lapangan acapkali jauh lebih rumit dan kompleks. Implementasi sebuah kebijakan tentunya butuh masa transisi secara bertahap.
KOMENTAR (0)