Pajak 0% Untuk Mobil Ditolak, Gaikindo Sampaikan Usulan Baru 

Setelah wacana pajak 0% untuk mobil ditolak oleh Kementerian Keuangan, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengajukan usulan  agar relaksasi pajak diberikan  untuk jenis-jenis mobil tertentu. Mnurut Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto, penjualan kendaraan bermotor di Indonesia hingga akhir 2020 diprediksi turun lebih dari 50%. Berkaca dari kondisi tersebut, asosiasi berharap agar pemangkasan pajak dapat tetap diberlakukan. Gaikindo mengusulkan restrukturisasi pajak  hanya untuk jenis-jenis mobil tertentu dan yang diproduksi di dalam negeri atau lokal. Hal itu disampaikan  Jongkie Sugiarto seperti dikutip Bisnis beberapa waktu lalu. Yang dimaksud Jongkie Sugiarto adalah  Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Jika  PPnBM dan BBN-KB turun maka harga mobil dapat lebih terjangkau oleh konsumen. Jika PPnBM dan BBN-KB turun, maka  penjualan mobil meningkat dan  secara simultan penerimaan pemerintah pusat dan daerah  bergerak naik karena volume bertambah. Selain itu, pabrik kendaraan bermotor dan komponen juga bisa kembali bekerja normal. Tapi semua usulan tersebut kembali lagi kepada pemerintah.

Beberapa waktu sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tak akan membebaskan pajak mobil baru dan  dalam waktu dekat tidak ada rencana dan pembahasan mengenai hal tersebut. “Kita tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru sebesar nol persen seperti yang disampaikan oleh industri dan Kementerian Perindustrian,” kata Menteri Keuangan  dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober 2020 yang disiarkan lewat Youtube Kementerian Keuangan. Menkeu beralasan sudah banyak insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada semua sektor, termasuk industri yang sangat tertekan akibat pandemi COVID-19. Saat  ini  pemerintah sedang fokus untuk mengoptimalkan paket insentif yang telah dikeluarkan untuk semua pelaku industri dan memberikan dukungan kepada sektor industri secara keseluruhan. Pada sisi lain, pemerintah  akan terus mengevaluasi keseluruhan insentif yang telah diberikan ke berbagai sektor agar memenuhi aspek  keadilan.