Tarik-Ulur Ahok & Mobil Tua di Jakarta

Ide tentang pembatasan kendaraan berusia lebih dari 10 tahun tidak boleh masuk Jakarta yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, masih tarik-ulur. Namun, dampaknya sudah meruyak ke mana-mana.

Presiden  Forum Komunikasi Klub dan Komunitas Otomotif (FK30), Amroe Wahyudi, sampai-sampai merasa perlu mengumpulkan 44 klub dan komunitas mobil lawas di Parkir Timur Senayan, Jakarta, hari Minggu (18/1) silam. “Kami ingin sharing, bukan untuk memprovokasi. Karena, menurut kami, sebelum wacana itu diberlakukan, masih banyak hal yang harus dibenahi, seperti sarana transportasi dan sistem lalu-lintas yang ada,” katanya.

Amroe meyakini, pembatasan usia mobil akan merugikan banyak pihak. Bukan hanya komunitas, tapi bisnis penjualan sparepart, bengkel, sampai showroom mobil bekas juga bakal terkena imbasnya.

Iswahyudi, salah satu member dari Mercedes Tiger Club (MTC), bahkan langsung bereaksi keras: “Wacana itu sebuah kebijakan yang kurang tepat, dan kami dengan tegas menolaknya!”

Alasan  Ahok mengeluarkan kebijakan tersebut semata-mata untuk memaksa warga Jakarta beralih menggunakan transportasi umum, sehingga bisa menekan angka kemacetan di ibukota, juga dianggap Anindito Nursandi, pengurus Ketombe Auto Club Chapter Jakarta, terlalu mengada-ada.

“Soalnya kebanyakan pemilik mobil tua tidak memakai mobil mereka untuk harian. Kenapa? Karena mereka kan penggemar, dan yang mereka pakai untuk harian kebanyakan mobil berusia muda. Jadi, pembatasan kendaraan bukan solusi untuk mengurangi kemacetan,” katanya.

Dan, “memaksa” warga Jakarta untuk beralih menggunakan transportasi umum, menurut Amroe, bukanlah perkara mudah. “Kecuali kalau kita sudah mempunyai infrastruktur seperti di Singapura, Malaysia, atau negara berkembang lainnya yang memiliki angkutan umum aman, tepat waktu, serta dengan biaya murah. Nah, dengan insfrastruktur transportasi umum yang kita miliki sekarang, apa Pemerintah menjamin masyarakat bisa dengan aman dan tepat waktu sampai ke tempat tujuan?” 

Jadi?

“Mungkin Pemda dapat menerapkan peraturan untuk mobil usia 10 tahun masih bisa masuk Jakarta hanya hari Sabtu dan Minggu, atau segera saja terapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP),” usul Amroe.

Ide tentang penerapan ERP, juga diamini Anindito. “Lebih baik ERP segera dijalankan, sehingga pemilik mobil baru yang kebanyakan orang-orang berduit bisa lebih merasakan manfaatnya.”

Penggunaan sistem jalan berbayar memang diyakini Asido, Ketua BMW Car Club Indonesia (CCI) Jakarta Chapter, tidak bakal serta-merta menurunkan jumlah kendaraan. “Tapi, kalau harus memilih, saya akan pilih ERP, karena semua pihak yang memasuki wilayah tersebut wajib bayar. Selain lebih adil karena tidak memandang mobil berusia tua atau muda, cara ini juga bisa membatasi jumlah kendaraan yang memasuki wilayah tersebut.”

Alternatif lain adalah memberlakukan pajak tinggi untuk mobil-mobil tua. “Itu lebih baik. Sekalipun harus bayar pajak mahal, pemilik mobil tua masih bisa berkendara,” putus Amroe.

Asido sepakat. “Bisa saja dengan menaikkan pajak untuk kendaraan yang umurnya sudah di atas 20 tahun. Sebab, banyak juga kendaraan yang usianya jauh lebih muda tapi punya tingkat emisi yang tinggi karena si pemilik enggan melakukan perawatan rutin. Jadi, dalam hal ini, sebaiknya Pemda DKI tidak pukul rata menganggap semua mobil tua sudah pasti biangkerok kemacetan dan penyumpang polusi terbesar di ibukota,” katanya.

Soal pajak lebih mahal, belakangan (dan anehnya!) juga disepakati Ahok. Saat dicegat wartawan di Balai Kota, Senin (19/1) kemarin, Pak Gubernur dengan enteng bilang, pelarangan mobil tua melintasi jalanan protokol belum final. Pihaknya saat ini masih mengkaji dan akan menyontek kebijakan Singapura.

“Belum. (Tapi) itu bukan melarang mobil tua lewat jalan protokol. Mobil tua itu harus bayar pajak lebih mahal, seperti di Singapura. Jadi, bukan dilarang. Sayang, ini kan mobil tua, mobil antik. Silakan, tapi pajaknya mahal. Kita nyontek Singapura saja. Saya lagi minta kirim email dari Singapura seperti apa pola di Sana,” katanya.

Nah, lo!

Padahal, hari Minggu (11/1) satu pekan sebelumnya, Ahok memastikan rencana penerapan pembatasan masa pemakaian kendaraan maksimal 10 tahun di Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 78 Ayat 2, tentang transportasi. Menurutnya, waktu itu, “Mobil pribadi sebagus apa pun harus dibatasi usianya, biar nanti bisa dijual ke daerah. Tapi, kami mau benahi transportasi massal dulu. Saya harap, 2016 sudah bisa kelihatan arahnya.”

Jadi, Sodara-sodara, ternyata ini memang masih wacana banget, dan masih sangat abu-abu….