Roy Suryo mengecam keras wacana Gubernur Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama tentang pelarangan dan pajak mahal mobil-mobil tua di Jakarta. “Ini pikiran tidak waras, jadi harus ditolak keras,” katanya.
Reaksi keras – yang berujung pada penolakan – terhadap rencana Gubernur DKI Jakarta, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama untuk melarang mobil tua melintasi jalan-jalan protokol, masih terus menggelinding. Kali ini dari Roy Suryo, Menteri Pemuda dan Olahraga di era Presiden SBY.
“Saya minta penguasa Ibukota agar stop berwacana yang sudah jelas-jelas tidak pernah terbukti, alias hanya pencitraan,” katanya kepada otoblitzclassic.
Roy bahkan mengajak masyarakat, khususnya penggemar mobil lawas, untuk menolak pelarangan dan pajak mahal mobil-mobil kuno di Jakarta. “Pemimpin Jakarta tidak usah muluk-muluk dengan konsep-konsep yang hampir semuanya trial and error, atau bahkan belum-belum sudah gagal sebelum dilaksanakan. Seperti Double-Decker, Deep Tunnel, nomor polisi ganjil-genap, ERP, MRT, dan seterusnya,” katanya.
Sebelumnya Ahok, yang dikenal tegas dan keras, memang sempat “bongkar-pasang” tentang wacana mobil tua ini. Semula ia terang-terangan melarang mobil-mobil berusia di atas sepluluh tahun masuk Jakarta. Kemudian ia meralat sendiri omongannya.
“Bukan dilarang. Kalau kamu masih ngotot dan sayang dengan mobil tua, mobil antik, ya, silakan, tapi bayar pajaknya mahal seperti di Singapura,” katanya.
Di lain waktu, Ahok malah mengizinkan kendaraan pribadi melintas di jalur busway – hal yang bahkan sejak zaman Gubernur Sutiyoso tegas-tegas dilarang.
“Mungkin wacana ini bisa diterapkan setelah kita tinggikan separator busway. Anda boleh masuk setelah menempelkan e-money di board mobil Anda,” kata Ahok, Kamis (29/1) silam. Dengan gayanya yang ceplas-ceplos, ia menambahkan, “Kalau kamu nggak mau kena macet dan pengen nyolong jalur busway, kamu boleh bayar Rp 200 ribu. Tapi, kalau malah bikin macet, kita ubah jadi Rp 500 ribu.”
Ide ini sesungguhnya juga overlap dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang semula ingin memasang camera circuit television (CCTV) di setiap halte busway demi menindak pengendara yang kedapatan melanggar. Pemprov, saat itu, sudah siap menerapkan sistem electronic road pricing (ERP, atau jalan berbayar elektronik) di setiap jalur busway.
Namun, sekarang, Ahok justru menilai cara tilang dengan ERP belum efektif untuk membuat pengendara yang nyelonong ke jalur busway menjadi jera. Alasannya, banyak pengendara meremehkan aturan tersebut.
“Kita nggak bisa mengharapkan masuk, kena tilang. Nggak bisa. Justru orang-orang kayak begini kurang ajarnya (didenda) sejuta juga nggak apa-apa. Masuk (jalur busway) 10 kali, ketangkep sekali, berarti diskon dong. Kurang ajar kan,” katanya di Balai Kota, Senin (2/2) kemarin.
Seluruh wacana yang serba tidak pasti dan selalu berubah-ubah dari orang nomor satu di Jakarta itulah yang, tampaknya, bikin geram Roy Suryo. Menurutnya, “Ini semua hanya pengalihan isu terhadap ketidakbecusan mengatasi masalah di Jakarta – seperti banjir, kaki lima, keamanan, dan sebagainya. Yang dipikir kok cuma busway. Kalau mau itu harusnya (membereskan) korupsinya. Yang kena (selama ini) kan baru Kadishub.”
Soal pengenaan tarif pajak tinggi terhadap mobil-mobil tua di Jakarta pun, kata Pembina PPMKI ini, “Yang bakal rugi nantinya justru Ibukota, karena masyarakat akan lebih memilih untuk membayar pajak di daerah, sementara kendaraan mereka tetap di Jakarta.”
Malah, Roy – yang pernah “berseteru” kasus pembongkaran Stadion Lebak Bulus dan MRT dengan Ahok semasa menjadi Menpora – menduga, “Jangan-jangan nanti juga ada wacana plat nomor selain B dilarang masuk Jakarta. Kalau hal ini sampai terjadi, saya menilai itu bentuk kekonyolan, karena masyarakat selama ini sudah setia membayar pajak 365 hari meskipun kadang-kadang kendaraan mereka tidak dipakai setiap hari, bahkan ada yang hanya satu minggu sekali, atau sebulan, bahkan cuma dijalankan di event-event tertentu saja.”
Jadi, kesimpulannya?
“Ini pikiran tidak waras, jadi harus ditolak keras,” kata Roy, sambil menambahkan, “Tapi, kita sih senyum-senyum saja. Time-will-tell. Kita buktikan saja, mobil tua yang keluar atau malah dia (Ahok) yang harus keluar dari Jakarta!”
KOMENTAR (0)