Kabar bahwa Pemerintah Indonesia menggandeng Proton Malaysia sebagai mitra kerja dalam penggarapan mobil nasional, dibantah Presiden Jokowi: “Itu kan business to business.”
Debat-kusir para pecinta, pelaku dan pemerhati industri otomotif tanah air tentang kabar bahwa Pemerintah Indonesia menggandeng Proton Malaysia sebagai mitra kerja dalam penggarapan mobil nasional (mobnas), ditanggapi santai oleh Presiden Joko Widodo.
“Itu kan business to business,” katanya kepada wartawan, Senin (9/2), dalam lawatannya ke Manila, Filipina.
Kendati hadir bersama Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Adiperkasa Citra Lestari dengan Proton pada Jumat (6/2) di Kuala Lumpur – sehingga dianggap memberi dukungan pengembangan mobnas Indonesia untuk Proton – Jokowi memastikan tak ikut campur dalam kerjasama tersebut.
Menurutnya, rencana kerjasama itu merupakan murni kepentingan bisnis. Lagian, ia menegaskan, MoU tersebut merupakan kesepakatan awal. Pelaksanaan studi kelaikan pun belum berjalan.
“Jadi, kemarin itu karena diundang Dr Mahatir dan PM Najib Razak, ya, saya datang. Tapi, masih awal sekali,” ujarnya.
Presiden menambahkan, pada dasarnya, Indonesia terbuka untuk seluruh bentuk kerjasama bisnis. Investor memang sangat dibutuhkan demi mengembangkan perekonomian nasional. Katanya, “Ya, kita kan terbuka. Mau yang dari Malaysia masuk untuk investasi, silakan. Mau dari Korea, juga silakan. Mau dari Jepang yang sudah banyak (dan terus) mau investasi lebih besar lagi, ya, silakan. Kita butuh investasi.”
Sebelumnya Menteri Perindustrian RI, Saleh Husin, sudah lebih dulu membantah bahwa penandatanganan MoU tersebut bukan dalam rangka pembuatan mobil nasional. “Itu sudah salah kaprah. Kerjasama itu bukan untuk buat mobil nasional. Itu hanya sekadar kesepakatan antara private to private (B to B) saja, jadi bukan keputusan pemerintah,” katanya.
Bahkan, Saleh menegaskan, “Itu baru studi kelayakan untuk enam bulan ke depan. Kalau kebijakan nasional, pasti ada menteri perindustriannya.” Dengan kata lain, untuk menandatangani kesepakatan kerjasama pembuatan mobil nasional, tak cukup hanya disaksikan Presiden dan Perdana Menteri Malaysia, tapi juga harus dihadiri menteri perindustrian dari kedua negara.
Lagipula, masih menurut Saleh, istilah “Mobil Nasional” sudah tidak berlaku lagi di Indonesia setelah Organisasi Pergagangan Dunia (WTO) melarang tahun 1998. Saat itu prinsipal otomotif asal Jepang, dengan dukungan Uni Eropa, memang sempat mempersoalkan keberadaan mobil Timor, yang ketika itu dibaptis sebagai mobil nasional. Indonesia – yang sejak 1 Januari 1995 menjadi anggota WTO – dituduh telah melanggar beberapa poin ketentuan General Agreements of Tariff and Trade (GATT).
Alhasil, 22 April 1998, Dispute Settlement Body (Badan Penyelesaian Sengketa) dari WTO memutuskan, bahwa program mobil nasional melanggar asas perdagangan bebas dunia, dan harus segera ditutup.
KOMENTAR (0)