Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menargetkan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar menuju DKI Jakarta akan dioperasikan di daerah perbatasan ibu kota Republik Indonesia tersebut pada 2020.
Bambang Prihartono, Kepala BPTJ mengatakan, BPTJ bertanggung jawab di ruas jalan nasional, sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten di jalan daerah masing-masing. Jalannya untuk yang nasional adalah Margonda Depok dan Tangerang. Sementara untuk di daerah perbatasan Jakarta dan Bekasi, yang ditargetkan operasi ERP itu adalah ruas Kalimalang.
“Selain menyusun peta jalan secara lengkap, BPTJ juga mengatakan sedang mengkaji aturan hukum yang saat ini berlaku karena ERP akan dimasukan dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” kata Bambang.
Selama ini regulasinya menganut sistem retribusi, regulasinya jadi terpatok jalan daerah, provinsi dan kabupaten, karena itu regulasinya harus direvisi Peraturan Pemerintahnya. Proyek ERP diketahui pernah diujicobakan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, selama 20 hari pada 2018. Namun pada September 2019, Kejaksaan Agung meminta proyek jalan berbayar tersebut harus mengulang proses tender.
Semenetara itu, Pemerintah Kota Bekasi meminta BPTJ lakukan sosialisasi lebih intens ke masyarakat terkait rencana penerapan ERP atau jalan berbayar menuju DKI Jakarta pada 2020, seperti ruas Jalan KH Noer Ali atau Jalan Kalimalang, Kota Bekasi.
Deded Kusmuyadi, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi mengatakan, rencana penerapan ERP di Jalan Kalimalang terkesan mendadak, karena tahun 2020 hanya menyisakan waktu dua bulan saja.
Meskipun penerapan tersebut adalah kebijakan nasional, Kota Bekasi juga terlibat dalam hal ini. Sebab, warga Kota Bekasi juga yang akan terkena dampak. “Kami sudah diundang oleh BPTJ dan kami meresponnya dengan bagus. Akan tetapi semua perlu sosialisasi,” ujarnya.
KOMENTAR (0)